Kaltenginside.com, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan apresiasi dan komitmen kuat terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, serta Lembaga Asing. Acara tersebut berlangsung di Aula C Setda Barito Utara pada Jumat (7/11/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan daerah di tengah arus globalisasi.
Program ini merupakan implementasi aksi perubahan berjudul “Strategi Keamanan dan Ketertiban Daerah melalui Koordinasi Data Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing (SIAP PUAS Tegas)”, yang digagas oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Ervina, SH. Dari perspektif DPRD, inisiatif Kesbangpol ini dinilai sangat strategis untuk menjaga ketertiban masyarakat di era mobilitas warga asing yang semakin tinggi.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menekankan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap program tersebut. “SIAP PUAS Tegas adalah langkah progresif yang layak diapresiasi. Pengawasan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing perlu dilakukan secara terintegrasi dan transparan, sehingga kehadiran mereka memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ungkap Patih Herman AB usai rapat kerja DPRD pada Jumat (14/11/2025).
DPRD Barito Utara siap berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini bertujuan mengoptimalkan deteksi dini potensi ancaman keamanan.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan dan alokasi anggaran jika diperlukan. Kunci utamanya adalah data pengawasan yang akurat, cepat, dan mudah diakses antarinstansi,” tambah Patih Herman AB.
Lebih lanjut, Patih Herman AB menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan antarlembaga dalam berbagi informasi. Ia berharap program SIAP PUAS Tegas tidak sekadar menjadi agenda formal, melainkan diwujudkan melalui implementasi lapangan yang konsisten.
“Rapat koordinasi ini harus menjadi fondasi sistem pengawasan terpadu. Diperlukan tindak lanjut nyata, termasuk pelaporan rutin, agar program ini benar-benar efektif menjaga keamanan dan ketertiban di Barito Utara,” pungkasnya.(*)
