Buka Bimtek SRIKANDI, Bupati Mura Tekankan Pentingnya Akuntabilitas Tata Kelola Digital

KaltengInside.com, Puruk Cahu – Bupati Murung Raya, Heriyus, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi Terbaru Tahun 2026. Acara yang digelar pada Kamis (23/7/2026) tersebut menjadi sarana penting bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang modern.

Dalam arahannya, Bupati Heriyus menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kearsipan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, era modern menuntut birokrasi yang cepat, tepat, dan transparan agar seluruh roda pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Bupati Heriyus juga menyampaikan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi terintegrasi ini dirancang untuk mempermudah tata naskah dinas hingga pengelolaan dan penyimpanan arsip dinamis secara digital di seluruh perangkat daerah.

Baca Juga :  Bupati Mura Hadiri Penyambutan Anggota Baru Satpol PP dan Damkar

Meski teknologi terus berkembang, Bupati Murung Raya mengingatkan bahwa keberhasilan sistem digital tetap bersumber pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, kesiapan para aparatur dalam menguasai fitur-fitur baru aplikasi menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Guna memastikan implementasi berjalan tanpa hambatan, Bupati Heriyus menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan dukungan penuh. Dukungan tersebut mencakup penyediaan fasilitas sarana pendukung, peningkatan kompetensi staf, hingga pengawasan yang berkesinambungan di instansi masing-masing.

Melalui pembukaan bimtek ini, Bupati Heriyus berharap seluruh jajaran birokrasi di Murung Raya mampu membangun budaya kerja berbasis digital. Langkah nyata ini diharapkan dapat bermuara pada peningkatan mutu pelayanan publik yang responsif serta mempercepat reformasi birokrasi di daerah.(*)