KaltengInside.Com, Puruk Cahu – Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rejikinoor, mendesak pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir dari sekadar perbaikan pascabencana menjadi solusi jangka panjang berupa relokasi fasilitas umum (fasum). Menurutnya, fokus harus dialihkan pada pemindahan pusat-pusat pelayanan masyarakat yang rentan ke lokasi yang benar-benar aman, sebuah langkah yang dinilai lebih strategis dan efisien.
Rejikinoor menyoroti bahwa pola berulang di mana fasilitas layanan publik di Murung Raya, baik di perkotaan maupun pedesaan, terus-menerus menjadi korban banjir telah membebani anggaran daerah dan mengganggu pelayanan. Ia berpandangan bahwa meneruskan operasional di lokasi rawan adalah pemborosan sumber daya dan tidak etis secara pelayanan publik.
Pentingnya relokasi, ditekankan Rejikinoor, adalah untuk mengamankan kontinuitas pemerintahan dan pelayanan sosial. Fasilitas yang berfungsi sebagai pusat layanan dan posko darurat harus bebas dari risiko terendam banjir atau terdampak bencana lainnya. Hanya dengan lokasi yang aman, layanan masyarakat dapat dipastikan tetap berlanjut di tengah krisis.
Rejikinoor secara eksplisit menyarankan agar fokus relokasi diarahkan pada kantor kecamatan, kantor desa, sekolah, dan fasilitas publik vital lainnya yang berada di daerah rawan. Menurutnya, langkah ini adalah investasi penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban keuangan daerah.
Dia juga menekankan bahwa relokasi tersebut sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan saat bencana terjadi. “Dengan merelokasi ke tempat yang aman, selain memastikan pelayanan tetap berjalan, kita juga bisa menghindari kerusakan infrastruktur yang bisa menimbulkan kerugian lebih besar,” jelasnya, menegaskan bahwa relokasi adalah langkah penghematan jangka panjang.
“Saatnya Murung Raya mengambil keputusan sulit yang cerdas. Relokasi bukan hanya tentang memindahkan bangunan, tetapi tentang membangun harapan dan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah telah belajar dari pengalaman. Kami menyerukan agar proses ini dilakukan dengan penuh transparansi, melibatkan setiap pemangku kepentingan, dan menjadi pilot project nasional untuk adaptasi dan mitigasi bencana berbasis infrastruktur,” kata Rejikinoor, menargetkan dampak positif yang lebih luas.(*)