Kaltenginside.com, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyampaikan apresiasi sekaligus lima catatan strategis terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara pada Senin (1/12/2025).
“Kami menyampaikan penghargaan tinggi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh stakeholder yang telah bekerja keras meneliti, mengkaji, dan membahas Raperda APBD 2026 secara komprehensif,” ujar Permana Setiawan, mengawali pandangannya.
Fraksi PKB berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara.
Setelah mencermati proses pembahasan, Fraksi PKB memberikan lima poin strategis sebagai masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2026:
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja BUMD
Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi PAD dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun.
“BUMD harus dikelola lebih profesional dan transparan agar memberikan keuntungan nyata bagi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan lain sebagai solusi atas defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat,” tegasnya.
2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar di Wilayah Terpencil
Fraksi PKB meminta pemerintah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil, guna mewujudkan pemerataan pembangunan. “Pembangunan tidak boleh terpusat; seluruh wilayah harus merasakan manfaat anggaran,” kata Permana.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD
Permana menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. “Kritik harus diterima sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan pelayanan publik,” tambahnya.
4. Mendesak Lobi Politik Pusat terkait Dana Transfer
Menyikapi dampak pemangkasan Dana Transfer Pusat terhadap kapasitas fiskal daerah, Fraksi PKB mendesak Pemerintah Daerah melakukan lobi politik ke pemerintah pusat. “Dukungan anggaran tambahan penting agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan ketahanan fiskal daerah tetap terjaga,” jelasnya.
5. Pengelolaan Defisit Anggaran dengan Kehati-hatian
Terakhir, Fraksi PKB mengingatkan Pemerintah Daerah untuk mengelola defisit anggaran dengan penuh kehati-hatian. “Defisit yang tidak terkendali dapat membahayakan stabilitas fiskal daerah di masa depan. Pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan risiko jangka panjang,” pungkas Permana Setiawan.
Fraksi PKB DPRD Barito Utara menegaskan bahwa seluruh catatan ini bertujuan untuk memastikan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.(*)