Kaltenginside.com, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara kembali menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan fiskal Pemerintah Daerah. Melalui Rapat Paripurna, Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) secara resmi menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan persetujuan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Aspirasi Rakyat, Wardathun Nur Jamilah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Senin (1/12/2025).
Dalam pandangannya, F-AR menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal. Wardathun menekankan pentingnya pengembangan inovasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan tata kelola perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Upaya ini selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang terus mendorong daerah agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi mampu memperkuat PAD sebagai penyangga fiskal,” ujar Wardathun di hadapan sidang paripurna.
Fraksi menilai langkah ini merupakan respons strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah tanpa ketergantungan yang berlebihan pada alokasi dana dari pusat.
F-AR juga memberikan apresiasi tinggi terhadap arah prioritas belanja daerah yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Struktur belanja yang memfokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dan arahan strategis nasional.
“Kami memahami bahwa struktur belanja ini telah disusun dengan hati-hati, tetap memperhatikan mandatory spending, formula DAU berbasis layanan dasar, serta arahan pengendalian belanja publik dari pemerintah pusat,” lanjutnya, menandakan pengawasan Fraksi terhadap kepatuhan regulasi dalam penyusunan anggaran.
Fraksi Aspirasi Rakyat melihat adanya keberhasilan dari kepemimpinan Bupati Barito Utara dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, sembari menerapkan pendekatan yang bijaksana dalam efisiensi dan ketepatan sasaran belanja publik.
Pembiayaan Nol Rupiah dan Transparansi Fiskal
Terkait aspek pembiayaan daerah, F-AR menyambut baik keputusan Pemerintah Daerah menetapkan pembiayaan sebesar nol rupiah, yang dinilai sebagai bentuk kehati-hatian fiskal (prinsip konservatif).
Namun, Fraksi memberikan catatan penting mengenai transparansi. Wardathun menegaskan pentingnya keterbukaan informasi atas perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), posisi utang, dan proyeksi risiko fiskal.
“Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk tidak menambah beban fiskal yang tidak perlu serta menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Namun demikian, transparansi tetap perlu dijaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegasnya.
Menutup pandangan akhirnya, Wardathun Nur Jamilah menyampaikan harapan agar APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, jujur, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Barito Utara.
“Kami berharap arah kebijakan Bapak Bupati yang penuh kebijaksanaan dapat terus menjadi penerang jalan pembangunan daerah, serta seluruh pelaksanaan APBD dijalankan dengan ketelitian dan semangat pengabdian kepada rakyat,” pungkasnya, menandai akhir dari proses legislasi di tingkat Fraksi.(*)