Kaltenginside.com, Muara Teweh – Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memajukan tata kelola kearsipan daerah yang tertib, otentik, dan sesuai dengan standar nasional mendapat dukungan serta apresiasi penuh dari legislatif. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, menyikapi upaya Pemkab dalam memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kearsipan.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan H. Al Hadi menyusul kegiatan pengembangan kompetensi SDM kearsipan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Barito Utara pada Selasa (11/11/2025), dengan menghadirkan perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang secara konsisten membangun sistem kearsipan yang tertib dan terukur. Hal ini adalah indikasi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar H. Al Hadi, yang juga merupakan Politisi PKB, pada Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, penguatan sistem kearsipan memiliki peran strategis dan fundamental dalam menunjang efektivitas dan legalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menegaskan, arsip bukan sekadar tumpukan dokumen, melainkan roh dari tata kelola pemerintahan.
“Arsip adalah rekam jejak dan bukti autentik yang menjadi dasar sah dalam setiap proses administrasi, pengambilan kebijakan publik, dan pertanggungjawaban hukum. Arsip yang dikelola dengan baik akan menjaga kesinambungan administrasi dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya,” tegas H. Al Hadi.
Ia secara khusus memberikan sorotan positif atas penetapan empat instrumen penting pengelolaan arsip dinamis oleh Pemkab Barito Utara, yaitu Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip (JRA), pengelolaan arsip aktif dan inaktif, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip.
“Keempat instrumen ini merupakan langkah maju yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem administrasi berstandar nasional. Dengan adanya payung hukum dan pedoman yang jelas, kami optimistis pengelolaan arsip pemerintah akan berjalan aman, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Menyikapi kebutuhan implementasi di lapangan, H. Al Hadi memastikan bahwa DPRD Barito Utara siap memberikan dukungan penuh, baik dalam aspek kebijakan maupun alokasi anggaran, terutama untuk memperkuat kapasitas SDM kearsipan.
“Kami harus memastikan pengelolaan arsip tidak hanya kuat di aspek regulasi, tetapi juga diimplementasikan dengan baik oleh aparatur yang kompeten. DPRD siap mengawal dan mendukung alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan SDM ini, karena arsip adalah fondasi dari pemerintahan yang modern dan transparan,” ungkapnya.
Mengakhiri pernyataannya, H. Al Hadi berharap sinergi antara Pemkab Barito Utara dan ANRI dapat terus diperkuat.
“Kami berharap Barito Utara bisa menjadi kabupaten yang unggul dalam kearsipan dan menjadi percontohan di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh dokumen pemerintahan tersimpan dan terkelola dengan baik sebagai warisan administrasi yang sah bagi generasi mendatang,” pungkas H. Al Hadi.(*)