InsideBorneo.com, Palangkaraya, – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalteng pada Kamis (30/10/2025).
Acara yang bertempat di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalteng, ini dihadiri oleh PPID utama dan pelaksana dari seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng serta perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota, termasuk Kepala Diskominfosandi Barito Utara, H. Mochammad Ikhsan.
Rakor dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, dengan menghadirkan narasumber penting seperti Komisioner Komisi Informasi Pusat.
Dalam arahannya, Plh Sekda Herson B. Aden menyoroti peran sentral informasi di era digital saat ini. Ia menekankan perlunya pengelolaan informasi yang baik dan benar, didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk aspek perlindungan dan keamanan data.
Pesan Kunci Plh Sekda Kalteng :
Keterbukaan informasi adalah ciri penting negara demokratis.
Kunci untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance).
Informasi di era digital membutuhkan pengelolaan dan infrastruktur yang memadai.
Sementara itu, kehadiran Kepala Diskominfosandi Barito Utara, H. Mochammad Ikhsan, menunjukkan keseriusan Kabupaten Barito Utara dalam menanggapi isu ini. H. Mochammad Ikhsan menyatakan bahwa keikutsertaannya bertujuan untuk menyelaraskan Barito Utara dengan kebijakan dan praktik terbaik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kehadiran kami di Rakor ini menjadi kesempatan penting untuk menyerap ilmu dan berbagi pengalaman, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan data dan informasi di era digital,” kata H. Mochammad Ikhsan.
Beliau menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas layanan informasi merupakan wujud nyata dari good governance, dan berharap hasil Rakor dapat segera diimplementasikan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat Barito Utara dalam pembangunan daerah.(*)
