Kaltenginside.com, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja penting ke DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, pada Selasa (21/10). Kunjungan ini secara spesifik bertujuan untuk melakukan kaji banding (studi banding) mengenai strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan besar berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Rombongan yang terdiri dari 15 anggota legislatif HSU ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HSU, Mawardi, dan didampingi oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Junaidi.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Sekretariat DPRD Barito Utara, Mawardi secara terbuka mengungkapkan dampak signifikan dari kebijakan pengurangan dana transfer pusat terhadap HSU.
“Kebijakan ini berdampak besar terhadap rencana pembangunan yang sudah disusun sejak awal. Daerah harus merasionalisasi anggaran dan mengatur ulang prioritas program,” ujar Mawardi.
Ia membeberkan bahwa HSU mengalami penurunan dana transfer yang sangat tajam, dari sekitar Rp1,160 triliun menjadi hanya Rp877 miliar tahun ini.
“Penurunan ini memaksa kami untuk melakukan pengetatan dan lebih selektif dalam menentukan program prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD HSU, Junaidi, menjelaskan alasan pemilihan Barito Utara sebagai tujuan studi banding. Barut dinilai berhasil menerapkan pengelolaan fiskal yang adaptif, bahkan setelah mengalami pemangkasan dana transfer sekitar 18 persen.
“Kami ingin mengetahui bagaimana DPRD dan pemerintah daerah di sini menyikapi pengurangan dana transfer tersebut dan tetap menetapkan skala prioritas pembangunan,” ungkap Junaidi.
Menanggapi hal tersebut, Plt Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiono, menyambut baik dan menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Sudiono juga menjelaskan bahwa DPRD Barut berfokus pada dorongan efisiensi belanja dan penguatan pengawasan agar pelaksanaan anggaran lebih tepat sasaran.
Kunjungan ini diharapkan menjadi referensi penting bagi DPRD HSU dalam penyusunan kebijakan anggaran yang realistis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)
