Kaltenginside.com, Muara Teweh—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Hal ini disampaikan menyusul digelarnya Kick Off Meeting oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Gedung Balai Antang, Senin, 13 Oktober 2025.
Acara yang dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, dan perwakilan masyarakat ini menandai langkah awal pemerintahan Bupati H. Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan dalam merumuskan rencana strategis lima tahun ke depan.
RPJMD Harus Partisipatif dan Inklusif.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan apresiasi atas percepatan proses penyusunan RPJMD, yang dimulai jauh lebih awal dari batas waktu. Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan keseriusan eksekutif. Namun, ia memberikan penekanan bahwa dokumen perencanaan ini harus benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang memulai penyusunan RPJMD ini lebih awal. Ini adalah sinyal positif. Namun, kami tegaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan wujud nyata kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Ketua DPRD secara khusus meminta perangkat daerah untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Keterlibatan DPRD, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan terutama penyandang disabilitas, dinilai krusial agar hasil akhir RPJMD bersifat inklusif.
“RPJMD ini harus menjadi cerminan dari harapan dan kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap suara didengar. Jadi, ruang partisipasi harus dibuka lebar,” tegasnya.
Menanggapi 11 program unggulan yang dicanangkan Bupati, seperti pendidikan gratis 16 tahun, perbaikan infrastruktur, dan layanan kesehatan gratis, Hj. Mery Rukaini menyatakan DPRD Barut siap memberikan dukungan politik dan penganggaran yang optimal.
“Program-program ini adalah harapan besar masyarakat. Kami di legislatif siap memberikan dukungan penuh, namun dengan satu catatan penting: implementasi anggaran harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” jelasnya.
DPRD berkomitmen untuk mengawal proses penganggaran agar setiap program unggulan benar-benar dapat terealisasi secara adil dan merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Membangun Keadilan dari Kota Hingga Desa.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Barut itu menyampaikan harapan besar agar RPJMD 2025–2029 tidak hanya fokus pada pertumbuhan fisik semata, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial.
“Kami ingin agar pembangunan lima tahun ke depan ini tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Barito Utara, dari kota hingga pelosok desa,” tutup Hj. Mery Rukaini.
Penyusunan RPJMD 2025–2029 yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan ini diharapkan mampu menjadi peta jalan yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif untuk mewujudkan Barito Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.(*)
