Dua PR Besar Barito Utara: Opini BPK dan MCSP Jadi Prioritas Bupati

Kaltenginside.com, Muara Teweh – Bupati Kabupaten Barito Utara, H. Shalahuddin, menekankan dua tantangan utama yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah setempat. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bagi para camat di seluruh Barito Utara, yang berlangsung di Balai Antang, Muara Teweh, pada Rabu (5/11/2025).

Dalam pidatonya, Bupati H. Shalahuddin secara khusus membahas penurunan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, yang sebelumnya meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kini turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Masalah ini menjadi prioritas utama untuk dikembalikan ke tingkat terbaik.

“Saya akan mengajak beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk bidang Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset, untuk bertemu Kepala BPK RI di Palangka Raya. Tujuannya adalah memohon bimbingan agar daerah kita bisa kembali mendapatkan opini WTP,” kata Bupati Shalahuddin.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik nilai rendah Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencerminkan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.

Baca Juga :  Diskominfosandi Pemkab Barut Optimalisasikan Teknologi NOC Pada Masa Status Tanggap Darurat Banjir

Saat ini, nilai MCSP Barito Utara hanya mencapai 34 poin, naik tipis dari 32 pada tahun lalu. Angka ini masih tertinggal jauh dari rata-rata provinsi yang telah menyentuh 63 poin.

Bupati menilai, skor rendah ini mengindikasikan adanya risiko penyimpangan yang tinggi serta kelemahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

“Kita perlu mencontoh sukses pemerintah provinsi yang berhasil melonjakkan nilai MCSP dengan cepat. Langkah ini krusial untuk menciptakan pemerintahan yang lebih jujur, terbuka, dan bertanggung jawab,” ungkapnya dengan tegas.

Pada acara tersebut, Bupati H. Shalahuddin mengimbau semua camat dan staf perangkat daerah untuk meningkatkan kolaborasi, disiplin dalam administrasi, serta mempercepat reformasi sistem. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan lembaga pengawas di masa mendatang.

Rakor dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), seluruh camat di Kabupaten Barito Utara, kepala OPD, serta berbagai pejabat struktural pemerintah daerah.(*)